Tulisan Yang Terserak di Berbagai Media

TMMD Wujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat

TMMD-BRONJONG-AntPamekasan  – Kedekatan hubungan TNI dengan rakyat, terbukti telah menjadi salah satu penopang kekuatan bangsa ini, dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bangsa ini bebas dari penjajahan dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 18 Agustus 1945, berkat kekompakan rakyat dengan tentara yang sama-sama berjuang, mengusir penjajah di bumi Nusantara ini.

Sejarah mencatat, sebelum TNI resmi dibentuk, telah lahir orrganisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Dalam perkembangannya, organisasi ini berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), selanjutnya Tentara Republik Indonesia (TRI), sebelum akhirnya ditetapkan ditetapkan secara resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947 oleh Presiden RI Pertama, Ir Soekarno.

Peran rakyat akan cikal-bakal pembentukan TNI, tentu tidak bisa dilupakan begitu saja, bahkan berkat kerja sama yang baik antara rakyat dengan TNI, bangsa ini bebas dari penjajahan, menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat sampai saat ini.

“Kemanunggalan antara rakyat dengan TNI inilah yang harus tetap kita jaga, karena TNI itu sebenarnya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Lelkol Arm Mawardi.

Atas dasar itu pula, pemerintah memandang perlu adanya kegiatan nyata yang perlu dilakukan oleh TNI, untuk tetap menjaga hubungan baik, antara TNI dengan masyarakat, membangun pondasi negara yang kuat melalui kemitraan terencana antara TNI dengan masyarakat.

Oleh karena itu, sekitar tahun 1980-an, pemerintah membuat program yang diberi nama Abri Masuk Desa (AMD).

Program ini digelar di beberapa daerah di Indonesia. Lokasi yang dipilih, terutama di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, daerah kumuh perkotaan, serta daerah lain yang terkena dampak bencana.

Dalam perkembangannya, nama program AMD ini berubah menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan substansi tujuan yang sama, yakni membantu memajukan daerah tertinggal, serta mendekatkan hubungan antara TNI dengan masyarakat.

“Oleh karenanya, program TMMD sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya untuk wilayah pedesaan, daerah tertinggal, terpencil maupun terisolir,” kata Wadan Kobangdikal Brigjen TNI Mar Ivan A.R Titus saat membacakan amanat KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada pembukaan TMMD ke-94 di Lapangan Waru, Pamekasan.

Kegiatan TMMD dengan sasaran Desa Sana Laok, Kecamatan Waru itu meliputi program fisik dan non-fisik.

Pembangunan fisik berupa pembangunan jembatan, jalan desa, perbaikan masjid dan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan bronjong.

Sementara, pembangunan non-fisik antara lain berupa penyuluhan hukum, bantuan administrasi kependudukan, serta penyuluhan upaya menangkal paham radikalisme bagi warga di desa itu.

Untuk menangkap paham radikal ini, TNI bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan.

Sesuai dengan substansi tujuan, yakni kemanunggalan TNI dan masyarakat, maka program ini tidak hanya melibatkan TNI saja, akan tetapi juga segenap komponen bangsa, baik unsur Pemerintah, maupun instansi non-pemerintah bersama masyarakat.

Konsep pelaksanaan program ini, kata, Wadan Kobangdikal, sebenarnya merupakan wujud nyata dari penerapan budaya gotong-royong, bangsa ini, yakni budaya leluhur dan telah berlangsung sejak dulu, dan merupakan salah satu kekuatan bangsa ini.

TMMD ke-94 kali ini bertema “Dengan Semangat Kemanunggalan, TNI, Polri, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan Seluruh Komponen Bangsa lainnya, Kita Laksanakan Percepatan Pembangunan Melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan”.

“Kami berharap, target yang ingin kami capai dari program TMMD kali ini, nantinya benar-benar terbangun kekompakan, kesatuan atau kemanunggalan antara TNI dengan rakyat, sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa kuat dan berdaya,” terangnya.

Ia lebih lanjut menjelaskan, ada tiga target sukses yang diharapkan dalam pelaksanaan program TMMD tersebut, yakni sukses penyelenggaraan, sukses memperkokoh kemanunggalan TNI-rakyat, dan sukses meningkatkan budaya gotong-royong di masyarakat.

Sesuai semangat daerah
Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan, program TMMD dengan sasaran Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan ini sebenarnya merupakan program pemerintah pusat, bukan Pemkab Pamekasan.

Namun demikian, pihaknya sepenuhnya mendukung kegiatan tersebut, karena sejatinya program nasional seperti TMMD itu, sesuai dengan semangat pembangunan Pemkab Pamekasan, yakni pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Achmad Syafii menuturkan, pemerataan pembangunan di Pamekasan sebenarnya telah dicanangkan dirinya sejak menjabat sebagai Bupati Pamekasan melalui program “Bunga Bangsa (Bupati Mengajak Masyarakat Membangun Desa)”.

Selain untuk pemerataan pembangunan di desa-desa terpencil, program yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajak semua pejabat dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan menginap di rumah-rumah warga desa, juga untuk mendorong semangat proaktif ikut membangun bagi masyarakat desa.

Program Bunga Bangsa yang dicanangkan Pemkab Pamekasan ini, lanjut bupati, juga dimaksudkan untuk membangun komunikasi efektif antara pejabat pemkab sebagai pelayan masyarakat dengan masyarakat desa.

“Ada upaya pendekatan, ada upaya mendorong semangat warga untuk proaktif dalam bidang pembangunan, sehingga dengan cara seperti itu, diharapkan akan tercipta rasa memiliki pada infrastruktur desa yang telah dibangun oleh pemerintah daerah,” terang Syafii.

Disisi lain, Bupati Achmad Syafii menginginkan, program Bunga Bangsa yang dicanangkan itu dan telah berlangsung selama dua tersebut, untuk membuka kran komunikasi dua arah, antara pemkab dengan masyarakat desa.

Mantan anggota DPR RI ini menjelaskan, dirinya dipilih langsung oleh rakyat, dan sewajarnya apabila ia bersama para pejabat teras di lingkungan Pemkab Pamekasan mendengar secara langsung aspirasi rakyat.

“Dalam kegiatan Bunga Bangsa itu, kami memang meluangkan waktu untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, disamping menginap di rumah masyarakat di desa yang menjadi sasaran program Bunga Bangsa itu,” terangnya.

Dengan demikian, sambung dia, sebenarnya program “Bunga Bangsa” itu substansinya tidak jauh berbeda dengan program TMMD, yakni sama-sama menginap di desa, membangun desa dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa, termasuk meningkatkan budaya gotong-royong.

“Gotong royong ini merupakan kekayaan kita, budaya milik kita, tapi semakin hari, nampak semakin hilang,” katanya.

Semangat kebersamaan dan keakraban antara pejabat pemkab dengan masyarakat desa ini pula yang mengilami TMMD di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan diterapkan seperti program “Bunga Bangsa”.

Pada pelaksanaan TMMD ke-94 yang berlangsung mulai tanggal 7 hingga 27 Mei 2015, para prajurit itu juga menginap di rumah-rumah warga.

“Masing-masing lima orang menginap di satu rumah warga, sehingga ada 30 rumah warga yang menjadi tempat menginap prajurit selama pelaksanaan TMMD,” kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi.

Selain itu, uang makan para prajurit selama bertugas, juga diserahkan kepada pemilik rumah, untuk dimasak, sehingga mereka bisa makan bersama warga, dan secara otomatis.

“Paling tidak, dengan cara seperti itu, warga bisa mengambil manfaat, merasakan adanya perbaikan gizi,” kata Mawardi.

Keuntungan TMMD
Bupati Achmad Syafii menyatakan, program TMMD tidak hanya mempunyai misi untuk merekatkan hubungan antara TNI dengan rakyat dan menumbuhkan semangat gotong-royong, akan tetapi juga memiliki keuntungan dari segi biaya, yakni lebih ekonomis.

Hal ini terjadi, karena proyek pembangunan yang digelar dalam program itu atas bantuan masyarakat bersama TNI.

Pada TMMD yang digelar di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan itu, anggaran yang disediakan pemerintah, hanya Rp950 juta untuk membangun infrastruktur jalan, merehabilitasi masjid, perbaikan rumah tidak layak huni.

Untuk program non-fisik lainnya, seperti penyuluhan hukum, bantuan perbaikan administrasi desa, serta penyuluhan keagamaan.

Namun, karena ada peran aktif masyarakat bersama TNI, maka anggaran sebesar itu, bisa memperbaikan berbagai pembangunan yang memang telah diagendakan.

“Selain itu, masyarakat juga ikut merasa memiliki terhadap pembangunan yang dibangun sendiri oleh mereka itu,” katanya.

Pada pelaksanaan TMMD di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, peran aktif masyarakat memang terlihat menonjol, teruma dalam hal renovasi masjid. Namanya masjid As-Syuhada yang terletak di Dusun Sumber Klompang.

Dana yang disediakan pemerintah untuk renovasi masjid berukuran 15 x 35 meter ini, Rp100 juta.

“Untuk sekedar menenovasi, bukan membangun baru, dana sebesar itu, sudah diperkirakan cukup, setelah dikalkulasi dengan bahan material, ongkos transportasi bahan bangunan dari toko ke lokasi dan berbagai jenis biaya lainnya,” kata Pasi Ter Kodim 0826 Pamekasan Kapten Arh Ariman.

Akan tetapi setelah petugas menyampaikan rencana renovasi itu, masyarakat berserta para ulama justru meminta agar masjid itu dibongkar total dan dibangun baru dengan pertimbangan agar lebih kokoh dan tidak cepat rusak.

“Yang mengejutkan sekaligus membanggakan bagi kami, karena masyarakat mau sumbangan untuk menambah kekurangan dana itu, hingga pembangunan masjid selesai,” kata Ariman.

Dari empat proyek yang dikerjakan dalam program TMMD itu, dua diantaranya menjadi perhatian masyarakat Pamekasan, dan mendapatkan dana tambahan, yakni pembangunan renovasi masjid As-Suhada dan renovasi tidak layak huni.

“Kalau Masjid As-Syuhada itu, juga dibantu oleh Kodam V Brawijaya yakni berupa keramik dan sumbangan semen dari pengusaha dari Kota Pamekasan,” kata Kepala Desa Sana Laok, Abd Rahman.

Bantuan lain, dari Badan Amil Zakat (BAZ) Pemkab Pamekasan senilai Rp25 juta yang diserahkan melalui Dandim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi. Lembaga ini juga membantu memperbaiki enam rumah tidak layak huni di desa itu.

Keberadaan TNI di Desa Sana Laok ini, memang nampak mengesankan suasana berbeda bagi masyarakat di desa itu. Keakraban antara TNI dengan masyarakat, baik anak-anak, remaja dan para tokoh, sangat terasa.

Tidak ada lagi sekat sosial diantara mereka. Usai bekerja, para prajurit ini berbaur dengan masyarakat berdiskusi tentang berbagai persoalan, termasuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka masing-masing.

“Kalau bisa diperpanjang, masyarakat sebenarnya ingin, para tentara lebih lama lagi disini. Tapi katanya waktu yang diberikan hanya hingga tanggal 27 Mei itu,” kata tokoh masyarakat setempat yang juga takmir masjid As-Syuhada itu, Kiai Musleh.

Musleh dan beberapa tokoh agama lainnya menyadari, bahwa sebenarnya lembaga ini sangat dipercaya masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya sumbangan dari pihak ketiga, atas pembangunan masjid dalam program TMMD.

“Kami di sini sebenarnya bukan hanya senang, tapi bangga, karena desa kami bisa ditempati program TMMD dan rumah-rumah masyarakat banyak yang menjadi tempat menginap TNI,” kata tokoh agama lainnya, Rusman Suudi. (Sumber: antarajatim.com)

Carok Memaksa Mahasiswa itu jadi Tukang Plafon

LUKMAN-ERFANDI-1Pamekasan – Sesekali, Erfan menyeka keringat di wajahnya, sembari memulai memasang paku pada plafon yang telah diberita tanda sebelumnya oleh pekerja pemasang plafon lainnya.

Raut wajah lesu, sangat jelas terlihat, namun Erfan seolah tak peduli dengan semua itu. Satu persatu plafon berukuran 1 kali 2 meter itu dipaku pada titik-titik yang diberita tanda.

“Ini kan ukuran sudah pas kan Nom?” tanya pemuda berusia 21 tahun dengan nama lengkap Lukman Erfandi ini pada pria paruh baya yang sejak tadi memasang tanda, tempat memasang paku pada plafon.

“Iya Cong, tinggal memasang,” jawab pria bernama Fadili itu singkat.

Nom atau “anom”, merupakan panggilan kemenakan kepada paman atau anak usia remaja kepada pria yang lebih dewasa. Sementara “cong” penyingkatan kata “kacong” merupakan panggilan dari orang dewasa kepada yang muda, seperti orang tua kepada anak atau paman kepada kemenakan.

Di rumah Hosni, Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan inilah, Lukman Erfandi bersama Fadili bekerja sebagai pemasang plafon rumah.

Mahasiswa semester VI Jurusan Syariah pada Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, ini kini menjadi tukang pemasang plafon, demi biaya kuliah dan menghidupi ibu dan adiknya. Itu dilakukan setelah ayahnya Marsuki, tewas menjadi korban carok massal yang terjadi pada 20 November 2014.

“Saat ayah masih hidup, saya tidak pernah bekerja sekeras ini. Kalaupun bekerja, sekadar membantu saja, karena ayah meminta agar saya fokus kuliah,” katanya lirih.

Tatapan kosong dengan mata dan derai air mata, sesekali mengalir dari kelopak matanya, saat pemuda berambut lurus tinggi badan 165 cm ini menceritakan kejadian tragis yang menimpa ayahnya, enam bulan lalu.

Lukman merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Marsuki dan Farida.

Kakaknya bernama Nurul Fitriyah berumur 23 tahun (sudah menikah) dan adiknya bernama Ach Jailani Siddiq (19) kini belajar di Pesantren Ummul Quro, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, asuhan KH Lailurrahman.

Kematian Marsuki pada carok di ladang sawah Dusun Bates, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, 20 November 2014, itu sempat membuat Erfan terguncang.

Selama ini, ayahnya selalu memberi motivasi dirinya untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

“Cukup saya yang jadi kuli, kamu harus lebih baik dari saya. Makanya yang rajin belajar, dan fokus pada kuliah,” kata Erfan menirukan pesan almarhum ayahnya.

Di mata Erfan, Marsuki memang sosok yang sangat membanggakan. Meski ia hanya lulusan sekolah dasar, tetapi kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya sangat tinggi.

Semua putra-putrinya, baik kakaknya Fitriyah dan adiknya Ach Jailani Siddiq selalu didorong agar pendidikannya lebih dari yang ia pernah alami, yakni tak sekedar lulus SD.

Pendidikan agama, juga menjadi perioritas Marsuki, sehingga putra-putrinya selalu didorong untuk masuk ke pondok pesantren.

Meski ayahnya selalu melarang bekerja dan lebih fokus kuliah, namun setiap libur kuliah, Erfan meluangkan waktu untuk membantu ayahnya bekerja sebagai tukang pemasang plafon.

Terkadang jika tetangga dan familinya membuat rumah dan ayahnya diundang untuk memasang plafon, Erfan sering membantu, meski tanpa dibayar.

“Karena sering membantu itulah, Erfan akhirnya terampil memasang plafon,” kata Fadili, paman yang kini menjadi teman kerja Erfan.

Ingin Tetap Kuliah
Kematian Marsuki dalam kasus carok akibat sengketa lahan itu tidak menyurutkan semangat Lukman Erfandi untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Pesan almarhum ayahnya untuk fokus kuliah, menjadi motivasi untuk tidak menyerah pada keadaan.

“Memang di awal-awal, saya sering kewalahan, sering tidak kuliah, demi mencari uang, menggantikan pekerjaan ayah,” tuturnya.

Terkadang, Lukman harus mengabaikan kuliah, apabila banyak permintaan dari warga untuk memasang plafon. Hal ini pula yang membuat ia terpaksa harus mengulang mata kuliah perbankan syariah di kampusnya.

“Saya sudah pernah menghadap Pak Nashar (dosen) untuk mengejar ketertinggalan kuliah saya, tapi tidak bisa, karena saya memang jarang kuliah, bekerja demi keluarga,” ucapnya.

Lukman mengaku, di sampang karena bekerja, yang juga menyebabkan ia jarang ikut kuliah, karena selama ini mengurus kasus ayahnya, terutama terkait dugaan rekayasa dalam penetapan tersangka, dari 10 orang hanya menjadi empat orang.

“Tapi Alhamdulillah saat ini sudah ada lembaga yang secara suka rela membantu melakukan pendampingan dalam kasus ini, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN,” ujarnya.

Sehingga, sambung Lukman, dirinya lebih fokus mengatur waktu antara memasang plafon dengan jadwal kuliahnya di STAIN Pamekasan. Harapannya, pendidikan dia segera tuntas hingga menyandang gelar sarjana.

“Yang saya harapkan dari kasus carok yang telah menyebabkan ayah saya meninggal itu, keadilan hukum, bukan rekayasa hukum, seperti yang terjadi saat ini,” kata kader HMI Komisariat STAIN Pamekasan ini.

Marsuki adalah putra pasangan Abdul Kadir dan Rusmiyati. Korban lainnya dalam peristiwa berdarah itu, Abdul Hannan yang juga paman dari Lukman Erfandi.

Sementara, korban carok Hannan adalah anak dari pasangan suami istri Adi alias P. Sukri dan Atmina. Pasangan Adi-Atmina ini dikaruniai lima orang anak, yaitu Sukri, Sappak, Moh Hasin, Mailah dan Hannan.

Pada peristiwa carok massal itu, jumlah pelaku carok sebanyak 10 orang. Mereka mengeroyok dua korban, yakni ayah Lukman Erfandi, Mursuki dan pamannya Abdul Hannan.

Carok terjadi di areal persawahan di Dusun Bates, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, itu sekitar pukul 14.30 WIB.

Beberapa hari setelah kejadian, Kapolres Pamekasan (kala itu) AKBP Nanang Chadarusman merilis bahwa pelaku memang 10 orang. Mereka itu masing-masing bernama Sumanah, Budi, Sundari, Muhlis, Musa’i, Zainul, Umam, Muhammad, Bahrawi dan Lupat.

Namun, dari 10 nama yang terlibat, hanya empat di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sumanah, Budi, Bahrawi dan Sundari.

Keempat pelaku carok itu dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana. Sedangkan enam orang lainnya dilepas, dengan alasan tidak cukup bukti.

Menurut Ketua YLBH Madura Sulaisi Abdurrazaq, pembebasan keenam pelaku lainnya dengan alasan tidak cukup bukti itu, janggal. Apalagi, kala itu, sebagian di antaranya menyerahkan diri ke polisi.

“Pertama, jika telah menyerahkan diri, itu menunjukkan bahwa mereka mengakui kesalahannya, dan ini memang menjadi kebiasaan pelaku carok di Madura,” katanya.

Kedua, sambung dia, dasar polisi membebaskan pelaku lainnya itu tidak jelas. Sebab dalam KUHP, para pihak yang terlibat, memfasilitasi atau mendukung terjadinya tindak pidana juga masuk sebagai pelanggaran pidana.

Ketentuan yang mengatur hal itu, menurut dia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa, pelaku dapat dipidana karena sengaja memberi kesempatan, sarana, atau turut serta melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

“Ketentuannya sudah jelas. Memberikan kesempatan saja, apalagi turut serta dan bergabung dengan empat pelaku lainnya,” katanya.

Dari fakta itu, pihaknya mencurigai adanya “rekayasa sistemik” dalam penetapan tersangka pelaku carok massal di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan itu.

Apalagi dalam berbagai kesempatan persidangan di Pengadilan Negeri Pamekasan memang terungkap bahwa pelaku bukan hanya empat orang, termasuk keterangan saksi dari kepolisian.

Sejumlah tokoh masyarakat dan ulama Pamekasan juga sempat melayangkan protes terkait dugaan rekayasa penetapan tersangka carok massal itu.

Mereka masing-masing masing-masing pengasuh Pondok Pesantren Karang Anyar Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, KH Muhlis, Pesantren As-Syahidul Kabir, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, KH Mundzir Kholil dan Pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Assuyuty Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, KH Lailurrahman, Lc.

Polisi sebenarnya telah berkomitmen untuk menyeret semua pelaku dan institusi ini mengakui bahwa semua pihak yang terlibat memang bisa terjerat pidana, sebagaimana disampaikan YLBH Madura.

“Kami telah menerjunkan tim ke lapangan, tapi kami mohon keluarga korban bersabar, karena penyidikan kasus ini, butuh proses,” kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Bambang Wijaya.

Carok antara warga Desa Pamoroh dengan warga Desa Bangkes, Kecamatan Kadur itu dipicu persoalan sengketa tanah sawah di Dusun Bates, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang kini masih dalam proses penelitian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan.

Budi dan Sumanah, serta korban Hannan dan Marsuki sama-sama mengklaim tanah itu miliknya. Bahkan, Hannan dan Marsuki mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah itu.

Marsuki dan Hannan menggarap lahan itu, hingga akhirnya terjadi carok yang menyebabkan mereka berdua tewas.

Carok sengketa lahan itu, kini tidak hanya membuat Marsuki dan Hannan tewas, akan tetapi keluarga dari kedua orang itu, juga ikut merasakan dampaknya.

Penyelesaian masalah dengan cara kekerasan di sebagian wilayah di Madura masih terjadi. Selain penegakan hukum yang tegas, upaya preventif dan penyadaran bahwa carok telah membuat sengsara para korban, bukan merupakan penyelesaian masalah. Justru sebaliknya, menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. (Sumber: Antara Jatim)

Bakso Enak Dekat Pantai Talang Siring

Bakso-Talang1Jika anda berjalan-jalan ke Pantai Talang Siring, di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Madura, tidak lengkap rasanya kalau belum menikmati bakso yang satu ini.

Lokasinya, terletak di utara jalan raya Pamekasan-Sumenep, sekitar 700 meter kearah barat ini. Selain menjual bakso, ditempat ini juga menjual mie ayam yang juga tidak kalah enaknya.

Tidak seperti baksi yang memang sudah terkenal lainnya yang ada di Pamekasan, seperti Bakso Malang, Bakso Lamongan, bakso yang letaknya lurus dengan jalan kecil menuju Makam Jaka Tarup ini tanpa nama.

Bakso-Talang2Hanya di dinding emperan tempat makan terdapat tulisan “Anda Puas Beritahu Kawan, Kurang Puas Beritahu Kami”.

Sepintas memang tidak ada kesan suasana rekreatif di tempat ini. Berbeda dengan di sekitar lokasi Pantai Talang Siring. Sebab di sebelah selatan atau di sisi kanan (kalau dari arah Pamekasan), terdapat sebuah gudang besar yang menghalangi pemandangan ke arah laut.

Bakso-mie-ayamHanya lalu lalang kendaraan bermotor yang melintas, baik dari arah Sumenep menuju Pamekasan atau dari arah Pamekasan yang hendak menuju Kota Sumenep.

Namun, rasa puas akan terobati, saat menyantap bakso ataupun mie ayam ditempat ini. Hanya dengan Rp10 ribu anda sudah bisa menikmati bakso jumbo dengan harga mie ayam satu porsi Rp8 ribu. (*)

Ketika Peredaran Narkoba Merambah Semua Elemen Masyarakat

SABU---WARTAWAN-BANGKALANPemerintah belum lama ini telah menetapkan status “Indonesia Darurat Narkoba”, menyusul banyaknya warga yang mengkonsumsi narkoba, serta banyaknya para pengedar asal luar negeri yang tertangkap petugas masuk ke negeri ini guna mengedarkan narkoba.

Peredaran narkoba tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan saja, akan tetapi sudah merambah ke pelosok desa. Para pengguna barang haram ini, bukan hanya kelompok usia dewasa, akan tetapi juga ditemukan remaja, pemuda, dan anak dibawah umur.

Aparat penegak hukum, juga terungkap tidak sedikit yang terjerat dalam kasus narkoba, dan demikian juga mahasiswa dan dosen. Tertangkapnya salah seorang dosen di Makassar seperti yang marak diberitakan di berbagai media, menunjukkan bahwa lingkungan kampus, bukan merupakan tempat yang bebas dari peredaran narkoba.

“Bandar dan para pengedar, selalu memiliki cara bermacam-macam untuk mengedarkan narkoba. Di Surabaya itu, pernah ada kejadian, pengedar melakukan transaksi di depan kantor polisi,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, pada sebuah kesempatan, saat menyampaikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, di Pamekasan.

Jawa Timur terdata sebagai provinsi yang terbanyak dalam hal kasus dan peredaran narkoba. Sebab dari 4,9 juta pengguna narkoba di Indonesia, sekitar 400 ribu diantaranya berada di Jawa Timur.

Data peredaran narkoba yang dirilis akhir 2014 itu, menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, sebenarnya sudah turun. Sebab pada 2013, sekitar 740 ribu pengguna.

Narkoba di Madura
Peredaran narkoba di Jatim ini, tidak hanya terpusat di Surabaya, akan tetapi juga di Pulau Garam Madura.

Madura yang masyarakatnya dikenal agamis ini, juga tidak luput dari sasaran peredaran narkoba. Bahkan Polda Jatim pernah menemukan adanya sebuah desa di Kabupaten Bangkalan yang masyarakatnya menjadi pengedar narkoba, atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan “kampung narkoba”.

Desa yang terkenal dengan sebutan “Kampung Narkoba” itu adalah Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan, sekitar 5 kilometer ke arah timur Kota Bangkalan.

Tim gabungan Polda Jatim saat melakukan penggerebekan di desa itu, menemukan 37 bilik yang sengaja disediakan khusus oleh warga untuk pesta narkoba bagi pengguna yang datang ke desa itu.

Mereka yang datang ke kampung itu, bukan hanya warga sekitar, akan tetapi kebanyakan dari Surabaya, Malang dan Sidoarjo.

“Secara simbolis Kampung Narkoba itu memang telah dihancurkan, tapi faktanya, setelah kami menggelar operasi, masih saja ditemukan ada warga yang pesta narkoba disana,” kata Kasat Narkoba Polres Bangkalan AKP Hery Kusnanto.

Dari fakta yang terungkap itulah, polisi menduga, bahwa peredaran narkoba di Jawa Timur sebagian terpusat, bahkan ada yang dikendalikan dari Madura.

Bahkan, Polres Sampang mengendus, ada seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotiba Pamekasan, yang mengendalikan peredaran narkoba di Jawa Timur.

“Pengendali peredaran narkoba di Lapas Pamekasan itu berinisial D,” kata Kapolres Sampang AKBP Yudho Nugroho Sugianto.

Keberadaan napi Lapas Pamekasan berinisial D yang menjadi pengendali peredaran narkoba di Jatim itu terendus, setelah tim Satuan Narkoba Polres Sampang berhasil menangkap bandar sabu-sabu atasnama Adi Harja (40), warga Banjar Sogian, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

Dari penangkapan Adi, terungkap bahwa pengendali peredaran narkoba di Jawa Timur selama ini oleh seorang napi yang kini dipenjara di Lapas Narkotika Klas IIA Pamekasan.

Adi tertangkap petugas Polres Sampang yang menyamar sebagai pembeli dan mengatur pertemuan di SPBU Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Saat itu, polisi langsung menangkap tersangka ketika keduanya hendak melakukan transaksi. Namun Adi berhasil kabur, dan baru tertangkap lagi beberapa hari kemudian.

Dari bandar narkoba Adi Harja inilah terungkap bahwa dia dikendalikan oleh napi di Lapas Narkotika Pamekasan berinisial D melalui telepon seluler, setiap hendak melakukan transaksi.

Setiap kali berhasil melakukan transaksi, Adi mendapatkan imbalan sebesar Rp1 juta.

Keberadaan kampung narkoba, serta peran narapidana dalam mengendalikan peredaran narkoba ini menunjukkan, bahwa sebenarnya, sudah tidak ada tempat lagi yang bebas dari peredaran narkoba. “Karena narkoba itu memang ada dimana dan ada di sekitar kita,” kata Ketua BNNK Pamekasan Kholil Asy’ari.

Semua Kalangan
Peredaran narkoba di Pulau Madura memang tidak terbatas hanya pada kelompok masyarakat tertentu saja, akan tetapi semua lapisan masyarakat.

Buktinya, beberapa hari lalu, Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, berhasil menangkap pengguna narkoba yang kesehariannya bekerja sebagai petani.

“Ini sudah sangat membahayakan karena masyarakat petani juga ada yang mengonsumsi narkoba. Dulu, narkoba kan hanya dinikmati kalangan tertentu saja,” kata Kasat Narkoba Polres Sampang AKP Syaiful Anam.

Ia menjelaskan, adanya petani yang mengonsumsi narkoba itu terungkap berdasarkan temuan tim narkoba Polres Sampang yang berhasil menangkap seorang petani, saat pesta narkoba di rumahnya.

Tersangka bernama Moh Hari alias Mathari (31) warga Dusun Balanan, Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah Sampang. Polisi berhasil mengendus adanya petani yang biasa mengonsumsi narkoba itu berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat.

“Atas informasi itu, kami lalu melakukan penyelidikan di rumahnya di Dusun Balanan, dan hasilnya memang positif, dan benar adanya,” terang Syaiful Anam.

Selain petani, peredaran narkoba di Pulau Madura ini, juga merambah pada anak dibawah umur. Seperti yang ditangani Polres Bangkalan.

Pengguna narkoba yang masih dibawah umur dan berhasil ditangkap Polres Bangkalan itu masing-masing berinisial MK (16) warga Desa Ketetang dan MA (15) dan MF (18) keduanya warga Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

Ketiga tertangkap polisi saat sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah kosong Desa Kwanyar Barat.

“Ketiga tersangka ini sudah putus sekolah, ya gara-gara narkoba itu,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Windiyanto Pratomo.

Sementara di Sampang BNNK Sampang merilis, sekitar 50 persen kepala desa di wilayah itu pernah terlibat kasus narkoba.

Menurut Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (Kabid PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan Chairul Umam, kasus narkoba saat ini, memang sudah sangat memprihatikan dan perlu penanganan serius dari semua pihak.

Oleh karenanya, sambung dia, perlu adanya upaya penanganan terpadu, terstruktur dan terintegratif.

Dalam lingkungan Perguruan Tinggi, HMI meminta agar pemerintah bisa memberlakukan tes urine bagi calon mahasiswa baru, sehingga peredaran narkoba di lingkungan kampus bisa terdeteksi lebih dini.

“Kami telah menyampaikan gagasan ini ke DPRD Pamekasan dan pemkab melalui instansi terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama,” terang Chairul Umum.

Tidak hanya di lingkungan kampus, di lembaga pendidikan tingkat SMA, MA dan SMK juga dipandang perlu dilakukan tes urine, mengingat peredaran narkoba kini juga sudah merambah kalangan pelajar.

“Guru dan dosen, tentunya juga perlu untuk dilakukan tes urine secara bertahap, mengingat sudah ada kasus yang terjadi, bahwa dosen juga ada yang tertangkap petugas pesta narkoba,” katanya.

Selain upaya melalui kebijakan struktural, kebijakan “kultural” oleh tokoh informal, seperti ulama, perlu digaungkan bahwa memerangi narkoba merupakan bagian dari jihad melawan kebatilan.

Jika upaya terintegratif ini serius dilakukan, HMI meyakini, maka peredaran narkoba di negeri ini, khususnya di Pulau Madura, akan bisa ditekan.(Sumber Antara Jatim)

Pesan Terakhir Zaenab Sebelum Dieksekusi

Kala itu, wajahnya terlihat lebih bersih, kelihatan lebih putih. Aku lihat rambutnya terlihat panjang hingga sepantat. Tetesan air mata langsung mengalir deras, dan ia langsung memelukku. Akupun demikian.

Begitulah Halimah, mengawali cerita pertemuan terakhirnya dengan adik kandungnya, Siti Zaenab, di penjara Madinah, akhir Maret lalu.

Saat itu, Halimah datang ke Arab Saudi bersama anak sulungnya Syarifuddin, atas bantuan pemerintah Indonesia, yang memfasilitas mereka untuk bertemu Siti Zaenab.

Halimah diberi kesempatan bertemu dengan adik kandungnya selama dua hari, yakni pada tanggal 24-25 Maret 2015.

Banyak hal yang diperbincangkan. Dari menanyakan kabar tentang keluarga yang ada di Bangkalan, Madura, hingga kondisi kedua anak Ali Ridho dan Syarifuddin yang ditinggalkannya sejak kecil, sejak Siti Zenab berangkan ke Arab Saudi menjadi TKI tahun 1998.

Siti Zaenab juga menceritakan, selama dirinya berada di penjara Madinah, ia selalu menghafal Alquran, bahkan telah berhasil menghafal 11 jus Alquran.

Saat menanyakan kabar tentang kedua anaknya itulah, Siti Zaenab kembali menangis histeris.

“Sambil memelukku dengan kuat, Zaenab berkata, aku titip kedua anakku ya buk,” katanya menirukan pesan yang disampaikan Zaenab kepada dirinya.

“Mbuk” merupakan bahasa Madura yang artinya kakak. Panggilan ini khusus untuk kakak perempuan.

“Si Syarifuddin kan meski datang kesana bersama, tapi dia tidak mau bertemu langsung dengan ibunya, karena dia tidak tega untuk menemui langsung, apalagi dia akan dihukum mati,” tutur Halimah.

Demi Anak
Terpidana mati Siti Zaenab, TKI asal Desa Martajasa, Bangkalan, Madura itu, meninggalkan dua orang anak, yakni Moh Ali Ridho (17) dan Syarifuddin (21).

Kedua anaknya itu, merupakan hasil perkawinannya dengan orang Makassar, saat ia bekerja sebagai TKI di Malaysia, sebelum yang bersangkutan menjadi TKI di Arab Saudi.

“Nikahnya di Malaysia, tapi suaminya kemudian meninggal dunia karena mengalami kecelakaan,” kata Kepala Desa Martajasa, Rahmad.

Sebelum berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI, Siti Zaenab berjualan kopi di kompleks pemakaman Syaichona Kholil Bangkalan, kepada warga yang datang untuk berziarah ke makam itu.

Namun, dari usaha yang ia jalani itu, rupanya tidak cukup untuk menghidup kedua anaknya, sehingga Zaenab membulatkan tekad untuk kembali bekerja di luar negeri menjadi TKI.

Akhir 1998, Zaenab berangkat menjadi TKI dengan tujuan Arab Saudi saat putra keduanya Ali Ridho masih bayi.

Kala itu, ia berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yakni PT Panca Bayu Aji Sarti yang berada di Jakarta.

Zaenab berangkat ke Arab Saudi bersama enam orang asal Bangkalan, yakni dua orang laki-laki dan empat orang perempuan. Salah satunya bernama Agus Rianto, sepupunya sendiri.

Namun sesampainya di Arab Saudi, Agus dan Zaenab berbeda tempat bekerja. Agus diterima sebuah restoran, sedangkan Zaenab menjadi pengasuh bayi (baby sister), hingga akhirnya terjadi kasus pembunuhan itu.

“Dan selama di Arab itu, kami tidak pernah bertemu lagi dengan mbak Zaenab, kecuali saat hendak berangkat itu saja, karena kami berangkat melalui PT yang sama,” kata Agus yang masih saudara sepupuh Zaenab itu.

Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Siti Zaenab terendus keluarganya di Bangkalan, Madura, atas informasi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri sekitar tahun 2000, setelah pengadilan di Arab Saudi memvonis hukuman pancung para ibu dua orang anak ini.

Upaya Pembebasan
Presiden RI KH Abdurrahman Wahid kala itu, telah melakukan upaya diplomatik, menunda eksekusi mati Zaenab, dengan meminta pengampunan kepada ahli warisnya.

Upaya pemerintah membebaskan Siti Zaenab terus dilakukan, hingga Presiden RI Joko Widodo saat ini. Bahkan, pemerintah telah menawarkan pembayaran diyat (uang darah) melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar 600 ribu Real atau sekitar Rp2 miliar.

Di Madura, upaya membebaskan Siti Zaenab juga dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, baik di Bangkalan, Sampang maupun di Kabupaten Pamekasan.

Pada sekitar Maret 2014, sekelompok aktivis pemuda dan mahasiswa Pamekasan, Madura, menggalang koin untuk Zaenab.

Para aktivis itu berkeliling ke setiap ruang kerja pejabat di Kantor Bupati dan DPRD Pamekasan menggalang dana untuk pembebasan TKI Siti Zaenab, dan berlangsung hingga selama sepekan.

Para aktivis ini merasa prihatin, dan meyakini, bahwa aksi pembunuhan yang dilakukan Zaenab terhadap majikannya, karena dalam kondisi terpaksa dan dalam rangka membela diri dan kehormatannya.

“Keyakinan kami, karena dia perempuan dan dalam tradisi Madura, tidak mungkin perempuan melakukan tindakan nekat dan melakukan pembunuhan, kecuali dia membela kehormatan dirinya,” kata aktivis pemuda Pamekasan Faridi.

Namun menurut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Moh Iqbal, yang menjadi kendala dalam pembebasan TKI Zaenab itu, bukan karena uang tebusan, akan tetapi karena tidak dimaafkan oleh ahli warisnya, yakni anak dari majikan yang dibunuhnya itu.

“Kemenlu telah berusaha melakukan upaya pembebasan pada Siti Zaenab. Antara lain dengan upaya pemaafan hingga menawarkan ‘diyat’ ke pihak keluarga,” katanya.

Namun, majikan Siti Zaenab adalah orang kaya sehingga anak bungsu majikannya tidak mau memaafkan dan akhirnya ia dieksekusi mati.

Dalam kasus pembunuhan, memang jalan satu-satunya yang harus ditempuh meminta pengampunan dari ahli warisnya secara langsung. Pihak kerajaan Arab Saudi tidak punya kewenangan untuk memaafkan.

“Dulu, saudara, Raja Arab Saudi, pernah membunuh warga Arab di London, ya tetap dihukum qishas, karena keluarga tidak memaafkan, jadi kerajaan tidak punya kewenangan memaafkan atau membebaskan,” paparnya.

Berbelasungkawa
Eksekusi mati TKI Siti Zaenab, memang menjadi perhatian masyarakat dan para pemegang kebijakan di negeri ini.

Sehari setelah pelaksanaan eksekusi mati Siti Zaenab di Madinah pada Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, sejumlah pejabat negara berkunjung ke rumah TKI asal Bangkalan itu, di Desa Martajasa, Kecamatan Kota Bangkalan.

Mereka itu antara lain Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Moh Iqbal, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan Reyna Usman dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Mereka datang dan bertemu dengan saudara Siti Zaenab dan anaknya secara langsung, menyampaikan belasungkawa, atas kejadian yang menimpa perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya itu.

Satu hal yang menjadi pernyataan para pejabat yang datang ke Bangkalan ini, bahwa pemerintah akan menanggung biaya pendidikan kedua anak yang ditinggalkannya, apabila mereka hendak melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.

Tidak hanya itu saja, pemerintah juga berjanji akan memfasilitasi para keluarga apabila mereka hendak berziarah ke makam Siti Zaenab.

Siti Zaenab memang bukan sosok perempuan ternama, karena ia terkenal setelah menjalani eksekusi mati di negera tempat ia mencari nafkah bagi kedua anaknya. (Abd Aziz)

Namun perjuangan yang dilakukan perempuan asal Madura ini, tidak kalah berarti dari perjuangan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di negeri ini.

Zaenab bisa jadi merupakan “Kartini Madura” yang gigih memperjuangkan nasib kedua anaknya untuk memperoleh kehidupan dan pendidikan yang lebih layak, tapi garis hidup telah menetapkan takdirnya, ia harus meninggal dengan cara dieksekusi mati.

Pesan Terakhir Zaenab Sebelum Dieksekusi

Zaenab-BangkalanKala itu, wajahnya terlihat lebih bersih, kelihatan lebih putih. Aku lihat rambutnya terlihat panjang hingga sepantat. Tetesan air mata langsung mengalir deras, dan ia langsung memelukku. Akupun demikian.

Begitulah Halimah, mengawali cerita pertemuan terakhirnya dengan adik kandungnya, Siti Zaenab, di penjara Madinah, akhir Maret lalu.

Saat itu, Halimah datang ke Arab Saudi bersama anak sulungnya Syarifuddin, atas bantuan pemerintah Indonesia, yang memfasilitas mereka untuk bertemu Siti Zaenab.

Halimah diberi kesempatan bertemu dengan adik kandungnya selama dua hari, yakni pada tanggal 24-25 Maret 2015.

Banyak hal yang diperbincangkan. Dari menanyakan kabar tentang keluarga yang ada di Bangkalan, Madura, hingga kondisi kedua anak Ali Ridho dan Syarifuddin yang ditinggalkannya sejak kecil, sejak Siti Zenab berangkan ke Arab Saudi menjadi TKI tahun 1998.

Siti Zaenab juga menceritakan, selama dirinya berada di penjara Madinah, ia selalu menghafal Alquran, bahkan telah berhasil menghafal 11 jus Alquran.

Saat menanyakan kabar tentang kedua anaknya itulah, Siti Zaenab kembali menangis histeris.

“Sambil memelukku dengan kuat, Zaenab berkata, aku titip kedua anakku ya buk,” katanya menirukan pesan yang disampaikan Zaenab kepada dirinya.

“Mbuk” merupakan bahasa Madura yang artinya kakak. Panggilan ini khusus untuk kakak perempuan.

“Si Syarifuddin kan meski datang kesana bersama, tapi dia tidak mau bertemu langsung dengan ibunya, karena dia tidak tega untuk menemui langsung, apalagi dia akan dihukum mati,” tutur Halimah.

Demi Anak
Terpidana mati Siti Zaenab, TKI asal Desa Martajasa, Bangkalan, Madura itu, meninggalkan dua orang anak, yakni Moh Ali Ridho (17) dan Syarifuddin (21).

Kedua anaknya itu, merupakan hasil perkawinannya dengan orang Makassar, saat ia bekerja sebagai TKI di Malaysia, sebelum yang bersangkutan menjadi TKI di Arab Saudi.

“Nikahnya di Malaysia, tapi suaminya kemudian meninggal dunia karena mengalami kecelakaan,” kata Kepala Desa Martajasa, Rahmad.

Sebelum berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI, Siti Zaenab berjualan kopi di kompleks pemakaman Syaichona Kholil Bangkalan, kepada warga yang datang untuk berziarah ke makam itu.

Namun, dari usaha yang ia jalani itu, rupanya tidak cukup untuk menghidup kedua anaknya, sehingga Zaenab membulatkan tekad untuk kembali bekerja di luar negeri menjadi TKI.

Akhir 1998, Zaenab berangkat menjadi TKI dengan tujuan Arab Saudi saat putra keduanya Ali Ridho masih bayi.

Kala itu, ia berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yakni PT Panca Bayu Aji Sarti yang berada di Jakarta.

Zaenab berangkat ke Arab Saudi bersama enam orang asal Bangkalan, yakni dua orang laki-laki dan empat orang perempuan. Salah satunya bernama Agus Rianto, sepupunya sendiri.

Namun sesampainya di Arab Saudi, Agus dan Zaenab berbeda tempat bekerja. Agus diterima sebuah restoran, sedangkan Zaenab menjadi pengasuh bayi (baby sister), hingga akhirnya terjadi kasus pembunuhan itu.

“Dan selama di Arab itu, kami tidak pernah bertemu lagi dengan mbak Zaenab, kecuali saat hendak berangkat itu saja, karena kami berangkat melalui PT yang sama,” kata Agus yang masih saudara sepupuh Zaenab itu.

Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Siti Zaenab terendus keluarganya di Bangkalan, Madura, atas informasi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri sekitar tahun 2000, setelah pengadilan di Arab Saudi memvonis hukuman pancung para ibu dua orang anak ini.

Upaya Pembebasan
Presiden RI KH Abdurrahman Wahid kala itu, telah melakukan upaya diplomatik, menunda eksekusi mati Zaenab, dengan meminta pengampunan kepada ahli warisnya.

Upaya pemerintah membebaskan Siti Zaenab terus dilakukan, hingga Presiden RI Joko Widodo saat ini. Bahkan, pemerintah telah menawarkan pembayaran diyat (uang darah) melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar 600 ribu Real atau sekitar Rp2 miliar.

Di Madura, upaya membebaskan Siti Zaenab juga dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, baik di Bangkalan, Sampang maupun di Kabupaten Pamekasan.

Pada sekitar Maret 2014, sekelompok aktivis pemuda dan mahasiswa Pamekasan, Madura, menggalang koin untuk Zaenab.

Para aktivis itu berkeliling ke setiap ruang kerja pejabat di Kantor Bupati dan DPRD Pamekasan menggalang dana untuk pembebasan TKI Siti Zaenab, dan berlangsung hingga selama sepekan.

Para aktivis ini merasa prihatin, dan meyakini, bahwa aksi pembunuhan yang dilakukan Zaenab terhadap majikannya, karena dalam kondisi terpaksa dan dalam rangka membela diri dan kehormatannya.

“Keyakinan kami, karena dia perempuan dan dalam tradisi Madura, tidak mungkin perempuan melakukan tindakan nekat dan melakukan pembunuhan, kecuali dia membela kehormatan dirinya,” kata aktivis pemuda Pamekasan Faridi.

Namun menurut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Moh Iqbal, yang menjadi kendala dalam pembebasan TKI Zaenab itu, bukan karena uang tebusan, akan tetapi karena tidak dimaafkan oleh ahli warisnya, yakni anak dari majikan yang dibunuhnya itu.

“Kemenlu telah berusaha melakukan upaya pembebasan pada Siti Zaenab. Antara lain dengan upaya pemaafan hingga menawarkan ‘diyat’ ke pihak keluarga,” katanya.

Namun, majikan Siti Zaenab adalah orang kaya sehingga anak bungsu majikannya tidak mau memaafkan dan akhirnya ia dieksekusi mati.

Dalam kasus pembunuhan, memang jalan satu-satunya yang harus ditempuh meminta pengampunan dari ahli warisnya secara langsung. Pihak kerajaan Arab Saudi tidak punya kewenangan untuk memaafkan.

“Dulu, saudara, Raja Arab Saudi, pernah membunuh warga Arab di London, ya tetap dihukum qishas, karena keluarga tidak memaafkan, jadi kerajaan tidak punya kewenangan memaafkan atau membebaskan,” paparnya.

Berbelasungkawa
Eksekusi mati TKI Siti Zaenab, memang menjadi perhatian masyarakat dan para pemegang kebijakan di negeri ini.

Sehari setelah pelaksanaan eksekusi mati Siti Zaenab di Madinah pada Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, sejumlah pejabat negara berkunjung ke rumah TKI asal Bangkalan itu, di Desa Martajasa, Kecamatan Kota Bangkalan.

Mereka itu antara lain Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Moh Iqbal, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan Reyna Usman dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Mereka datang dan bertemu dengan saudara Siti Zaenab dan anaknya secara langsung, menyampaikan belasungkawa, atas kejadian yang menimpa perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya itu.

Satu hal yang menjadi pernyataan para pejabat yang datang ke Bangkalan ini, bahwa pemerintah akan menanggung biaya pendidikan kedua anak yang ditinggalkannya, apabila mereka hendak melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.

Tidak hanya itu saja, pemerintah juga berjanji akan memfasilitasi para keluarga apabila mereka hendak berziarah ke makam Siti Zaenab.

Siti Zaenab memang bukan sosok perempuan ternama, karena ia terkenal setelah menjalani eksekusi mati di negera tempat ia mencari nafkah bagi kedua anaknya.

Namun perjuangan yang dilakukan perempuan asal Madura ini, tidak kalah berarti dari perjuangan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di negeri ini.

Zaenab bisa jadi merupakan “Kartini Madura” yang gigih memperjuangkan nasib kedua anaknya untuk memperoleh kehidupan dan pendidikan yang lebih layak, tapi garis hidup telah menetapkan takdirnya, ia harus meninggal dengan cara dieksekusi mati. (Sumber: Antara Jatim)

“Bin Sabin” Tanda Kepemilikan Masyarakat Madura

Bin Sabin tanda kepemilikan bagi masyarakat Madura

Bin Sabin tanda kepemilikan bagi masyarakat Madura

“Kak, jhek ngarek e dinnak, badheh bin sabinah/ mas jangan nyabit rumput disini, itu ada bin-sabin,” kata Sunairiyah kepada suaminya Aspurah, pagi itu.

Sunairiyah lalu menunjuk kepada daun pohon siwalan yang ditancapkan di tanah yang banyak rumputnya di sebuah pinggir jalan di Dusun Madurasa, Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan.

“Mak iyeh ongghu lek, mayuh ngalle dek essak beih/ iya benar ayo kita pindah kesana saja,” jawab Aspurah, sambil menunjuk lahan berumput lainnya yang tidak ada daun pohon siwalan yang ditancapkan di ladang itu.

Kedua orang yang merupakan sepasang suami istri itu, akhirnya pindah ke ladang berumput lainnya yang tidak ada tanda terpasang, yang oleh Sunairiyah disebut “Bin Sabin” itu. Keduanya lalu menyabit rumput di ladang itu, hingga rak tempat rumput yang mereka bawa penuh.

Bagi Aspurah dan istrinya Sunairiyah itu, “Bin Sabin” merupakan tanda kepemilikan seseorang.

Orang Madura, yang berpegang teguh kepada tradisi dan adat istiadat kuno sepeti Aspurah dan istrinya Sunairiyah ini, tidak akan pernah menyabit rumput yang sudah ada tandanya atau “Bin Sabin” itu.

Jika memaksa menyabit rumpuh yang sudah ada tandanya, dan tindakannya itu diketahui oleh orang lain, maka keduanya akan dikecam oleh warga di kampung itu, sebagai orang yang tidak tahu aturan. Mereka akan dicaci maki, dan dilecehkan.

Masyarakat di Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan itu, merupakan salah satu masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi kuno tentang tanda kepemilikan.

“Bin Sabin” sebenarnya, bukan hanya berupa daun pohon siwalan, akan tetapi juga bisa berupa janur. Biasanya, Bin Sabin sebagai tanda kepemilikan pada rumput, karena bagi sebagian masyarakat Madura, rumput itu dianggap ada yang memiliki, kendatipun berada di sawah atau tegal seseorang.

Selama tidak ada “Bin Sabin” semua orang bisa menyabit rumput di lahan atau sawah siapa saja.

“Bin Sabin” juga kerap dipasang di pepohonan yang sudah dijual kepada orang lain, dalam salah satu keluarga. Misalnya pohon jati, siwalan dan pohon kepala dan sejenisnya. (*)


Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 2.045 pengikut lainnya